Minggu, 30 Oktober 2011


Tunas Baru Lampung rights issue Rp114 miliar

Large_sawit__3_

Berita Terkait

JAKARTA: PT Tunas Baru Lampung Tbk, produsen sawit dari Grup Sungai Budi, berniat menerbitkan saham baru (rights issue) senilai Rp114 miliar.

Hal itu tertuang di dalam keterbukaan informasi perseroan berkode saham TBLA tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) siang ini.

Rights issue tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) tersebut dilakukan dengan menerbitkan 200 juta saham baru di harga Rp570, atau 4,05% dari total modal disetor perseroan.

Harga tersebut terdiskon 8,06% dari harga saham perseroan siang ini di level Rp620 per saham.

Manajemen perusahaan yang dipimpin Widarto tersebut berniat menggelar aksi korporasi tersebut untuk membayar utang kepada UOB Kay Hian.

Transaksi hedging
Utang tersebut terkait dengan tagihan transaksi lindung nilai (hedging) derivatif valas dengan Citibank yang membengkak karena kondisi krisis global pada 2008.

Penyelesaian utang tersebut akan disertai pembayaran utang secara tunai senilai US$3,5 juta, atau senilai Rp30,96 miliar.

Data BEI menunjukkan pemegang saham perseroan terdiri dari PT Sungai Budi Perkasa 14,44%, PT Sungai Budi 19,47%, PT Budi Alam Kencana 9,62%, dan PT Budi Sulfat Jaya 14,74%.

Pemegang saham lain adalah PT Budi Acid Jaya Tbk 0,71%, Widarto 0,05%, Santoso Winata 0,05%, dan publik 40,92%.

Posisi harga saham perseroan di level Rp620 itu telah terkoreksi 10 poin atau 1,59% dari posisi kemarin.

Harga itu membentuk kapitalisasi pasarnya Rp2,94 triliun dan rasio harga saham terhadap laba bersihnya (price to earnings ratio/PER) sebesar 5,92 kali. (Bsi)

BTPN buka cabang pertama di Medan

Large_dgs_6178

Berita Terkait

JAKARTA: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) membuka cabang pertama di Jalan Asia, Medan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia hari ini, bank tersebut juga menjadikan cabang tersebut sebagai kantor Sinaya.

"Kami menamai bisnis pendanaan ini 'Sinaya' yang merupakan kependekan dari Sinar yang Memberdayakan," ujar Wakil Direktur Utama BTPN Ongki W. Dana dalam keterbukaan informasi tersebut.

Bank yang dipimpin Jerry Ng itu membuat program Sinaya yang memiliki keunggulan dalam produk dan layanan, seperti produk simapanan, pelayanan prima, cabang yang nyaman, serta imbal hasil yang optimum.

Kantor itu menjadi kantor Sinaya ke-22 perusahaan sekaligus menambah jumlah kantor cabang perseroan yang sudah mencapai lebih dari 1.100 cabang di seluruh Indonesia.

Harga saham perseroan yang berkode BTPN ditutup terkoreksi 100 poin atau 2,61% ke Rp3.725 pada jeda pasar siang ini.

Harga itu membentuk kapitalisasi pasarnya Rp21,1 triliun dan rasio harga saham terhadap laba bersihnya (price to earnings ratio/PER) sebesar 16,14 kali. (Bsi)

Large_main

Otomotif

Grand Launching Harley Davidson 2012

Minggu, 30 Oktober 2011 | 20:06 WIB

BISNIS/NURUL HIDAYAT
Seorang model berpose di depan motor keluaran Harley Davidson saat acara Grand Launching Harley Davidson  2012 di Jakarta, Minggu (30/10/2011). Harley Davidson menambah kekuatan yang lebih besar pada lini produk keluaran 2012 dengan menghadirkan mesin Twin Cam 103 sebagai mesin standar untuk seluruh varian Softail dan beberapa varian Dyna untuk melengkapi varian Touring yang telah terlebih dahulu menggunakan mesin Twin Cam.

Large_bungakrisan261011

Agribisnis

Merawat Krisan

Rabu, 26 Oktober 2011 | 15:54 WIB

ANTARA/Seno S.
Burah (55) merawat bunga krisan di Politeknik Nursery Rembangan, Kemuning Lor, Arjasa, Jember, Jawa Timur, Rabu (26/10). Perawatan tersebut dilakukan agar menghasilkan bunga mekar sempurna saat panen bulan November mendatang yang merupakan musim pernikahan dengan harga jual Rp.15.000 per ikat isi 10 tangkai.

Review telekomunikasi: Dari sedot pulsa sampai penataan 3G

Large_bts

Berita Terkait

JAKARTA: Dalam sebulan terakhir, perhatian masyarakat pengguna telekomunikasi, pemerintah dan DPR tersedot pada kasus pencurian pulsa oleh sejumlah content provider dan operator telekomunikasi.
 
Tak tanggung-tanggung, kabarnya kerugian pelanggan karena sedot pulsa tersebut bisa mencapai Rp900 miliar per bulan, yang didapat dari menguapnya pulsa pelanggan tanpa terasa sebanyak Rp4.000-Rp6.000 per bulannya.
Sebenarnya, kasus penyedotan pulsa sudah terjadi sejak lama, tetapi kurang tegasnya regulator menjadikan persoalan tersebut seperti api dalam sekam dan saat ini baru benar-benar meledak.

Padahal dalam Permenkominfo No. 1/2009 jelas jelas dikatakan bahwa setiap layanan konten seluler wajib dilaporkan kepada BRTI, lengkap dengan mekanisme dan cara kerjanya, termasuk nomor call center yang bisa dihubungi.

Kekurangtegasan dari regulator tersebut membawa konsekueni kerugian di pihak konsumen maupun content provider itu sendiri, mengingat, ulah segelintir CP nakal malah mengancam industri kretif sektor teknologi informasi tersebut.
 
BRTI dan pemerintah seharusnya melihat ini sebagai aset yang sangat berharga, sebagai salah satu pendorong ekonomi nasional. Sangat disayangkan apabila hanya karena sejumlah CP saja, industri yang perputaran uangnya mencapai Rp4,8 triliun per bulan itu harus meredup.

Pengawasan yang lebih ketat dan pemberlakuan aturan main yang tegas, termasuk Permenkominfo No. 1/2009 merupakan salah satu solusi agar industri tersebut tetap tumbuh, dan di sisi lain, konsumen tidak ada lagi yang dirugikan
Penataan pita 3G
Keengganan Telomsel untuk menggeser kanal 3G nya membuat persoalan penataan pita 3G menjadi berlarut-larut.
 
Telkomsel menganggap Kanal 3G yang sudah dimiliki saja belum dimanfaatkan optimal oleh operator yang bersangkutan, ini masih minta kanal baru. Operator itu juga menganggap pemindahan kanal akan membuat layanannya terganggu dan pelanggannya yang sudah mencapai lebih dari 100 juta orang akan dirugikan.
Apabila Telkomsel enggan bergeser, maka operator di sebelahnya, yaitu PT Axis Telekom Indonesia tidak kebagian tambahan kanal 3G sebesar 5 MHz.
Pasalnya, blok yang saat ini ditempati Telkomsel akan dialokasikan kepada operator lain. Dalam surat tersebut juga dituliskan secara jelas bahwa keseluruhan proses migrasi akan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan dan akan dimulai sejak Menkominfo mengeluarkan keputusan terkait penataan pita frekuensi 2.1 GHz.  

Dispendas Jatim segera pakai sistem online

Large_atk_1635

Berita Terkait

SURABAYA: Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur akan segera menerapkan sistem online, atau layanan berbasis elektronik yang datanya dapat diketahui secara real time.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan Dispenda Jatim akan menjadi pelopor sistem tersebut, sehingga bisa mendukung penerapan layanan yang terbuka, transparan, efisien dan dapat dipertanggunngjawabkan.

"Layanan pajak segera berbasis elektronik. Ini pengembangan sistem teknologi yang dipakai sekarang di Kantor Samsat [Sistem Layanan Satu Atap] di Jatim," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

Sistem layanan elektronik itu kata Soekarwo, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan yang ada.

"Nanti sistem itu terkoneksi dengan sistem yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga institusi itu dapat mengetahui laporan pembukuan keuangan secara real time [saat itu juga]," ujarnya.

Dia menegaskan dengan menggunakan online maka sistem penerimaan maupun pembelanjaan harus ada dalam web site. Apabila semua sistem pembukuan sudah begitu, ada jaminan integritas dan keterbukaan.

"Ini tentu akan berimbas pada kenaikan nilai integritas Jatim yang saat ini 7,15. Poin pentingnya adalah meeningkatnya kepercayaan publik dan tujuan utama memacu derasnya investasi," tegasnya.

Inovasi
Kepala Dispenda Provinsi Jatim  A.A. Gde Raka Wija, mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya inovasi sebagai bentuk menjawab tuntutan jaman serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat.

Raka menjelaskan sejumlah pembenahan yang telah dilakukan diantaranya, yang terbaru beruopa layanan berbasis IT atau elektronik berupa e-Samsat.

Layanan itu dikembangkan untuk mempermudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui fasilitas online perbankan (internet banking), seperti sms banking atau ATM.

"Layanan e-Samsat melengkapi produk unggulan layanan seperti Samsat Drive Thru 21 unit, Samsat Corner 7 unit, Samsat Keliling 38 unit, dan Samsat Payment 39 unit," ujarnya. (k21/Bsi)

Dunia diminta tak abaikan negara berkembang

Large_g-20

Berita Terkait

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta negara maju tidak mengabaikan negara berkembang, meski saat ini Eropa dan Amerika Serikat menyedot perhatian dunia di tengah krisis finansial.

Kepala Negara mengkhawatirkan jika isu pembangunan yang menjadi kepedulian dan prioritas negara berkembang sampai terabaikan, maka bisa berdampak buruk.

"Saya melihat ada kecenderungan forum G-20 banyak sekali yang diarahkan untuk membicarakan  masalah perekonomian di negara maju seperti Eropa," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers hari ini di di Lanud Halim Perdanakusuma sebelum bertolak ke Prancis.

Dia menilai kekhawatiran adanya dampak buruk jika pembangunan di negara berkembang terabaikan, karena kalau ada masalah yang meluas di negara berkembang maka hampir dipastikan akan berkaitan dengan situasi politik, sosial, dan keamanan dunia.

Menurut dia, saat ini dunia yang dilanda krisis beruntun bisa memunculkan yang disebut dengan defisit keyakinan atau defisit kepercayaan. Untuk itu dunia harus berupaya bersama untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

"Dunia menghadapi bayang-bayang krisis perekonomian yang baru, sementara proses pemulihan akibat krisis tahun 2008 belum sepenuhnya rampung," kata SBY.

Namun sebagai anggota tetap G-20, ujarnya, Indonesia dalam pertemuan yang akan diadakan pada 3-4 November tersebut akan konsiten menyuarakan kepentingan negara berkembang.

Apalagi, ujarnya, saat ini Indonesia  tahun ini melaksanakan tugasnya dalam kapasitas keketuaan Asean.

"Indonesia yang merupakan anggota permanen G-20 dan Chairman Asean yang tentu harus menyuarakan kepentingan Asean," tambahnya. (tw)

Syahrul R. Sempurnajaya: Kita sudah lebih maju

Large_syahrul_s

Berita Terkait

JAKARTA: Setelah pengesahan oleh DPR, penandatanganan amandemen UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) oleh Presiden pekan lalu menjadi UU No. 10 tahun 2011 menandai era baru bagi regulator.

Hal ini karena wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) makin luas. Bagaimana dengan peluang pertumbuhan industri pasar berjangka ke depan, berikut adalah petikan wawancara dengan Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya dengan Bisnis baru-baru ini.

Apa perubahan penting dalam UU PBK?

Sangat signifikan. Selain perluasan pengertian yang memungkinakan komoditas finansial, masuknya over-the-counter (OTC) derivatives dalam regulasi ini sejalan dengan rekomendasi G-20 dalam pembenahan sistem keuangan internasional. Dunia ingin OTC diatur dalam regulasi berjangka komoditas, tidak dipisah, yang arahnya efisiensi dan transparansi.

Penghimpunan dana masyarakat harus diatur UU. Kalau tidak, judicial review bisa membuat bubar industri ini.

SPA [Sistem Perdagangan Alternatif, bagian dari OTC derivatives] masuk UU ini karena di dunia sudah berkembang paradigma baru bahwa sebenarnya antara komoditas primer dan yang untouchable atau yang tidak berbentuk ini sudah menjadi satu.

Negara maju, seperti Jepang, pun sudah jadi satu. Kalau dipisah-pisah tentu tak efisien. Itu menarik, karena perkembangan finansial ini sangat cepat. Dengan masuknya SPA, penanganan kasus menjadi jelas.

Regulasi baru memungkinkan ada demutualisasi bursa. Selama ini bursa berjangka seperti organisasi sosial sehingga investor kurang tertarik. Bursa juga dapat memiliki lembaga kliring sendiri agar inovasi berjalan.

Sekarang berbagai promosi dan iklan terkait dengan penghimpunan dana masyarakat itu juga diatur. Kita juga memberi peran lebih besar kepada asosiasi industri perdagangan berjangka agar mereka terawasi. Ini industri yang berisiko sehingga penting adanya kesatuan dan pengawasan.

Sebenarnya akan banyak lagi derivatif lain dengan perluasan pengertian dalam UU ini, seperti carbon trade, swap, interest rate, hingga crude oil. Tapi saya ancam mereka, saya tidak akan menambah lagi namanya OTC, SPA, atau derivatif lainnya sebelum muncul multilateral.

Bagaimana arah perkembangan bursa dengan dua pasar di Jakarta?

Tidak masalah adanya dua bursa karena masing-masing memiliki spesifikasi. BKDI [Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia] banyak mengembangkan komoditas primer, BBJ banyak mengembangkan derivatifnya.

Setelah lebih dari satu dekade BBJ berdiri, mengapa belum terlihat perkembangan signifikan?

Saya lihat ada yang disembunyikan. Atas komoditas yang mereka tangani, ada persoalan internal. Misalnya, eksportir kopi sebenarnya yang menerima keuntungan dari ketidaktransparanan harga. Padahal eksportir ini merupakan pengurus asosiasi sebagai salah salah pemegang saham BBJ.

Jadi kalau mereka mendapatkan keuntungan sebagai eksportir, seharusnya petani juga diangkat, jangan dibodoh-bodohi. Eksportir sudah besar dan punya kebun sendiri. Kalau petani kan skala kecil. Ini kelemahan.

Petani kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pedagang atau eksportir yang mendapatkan margin. Mereka tidak ingin transparan di situ. Ini penyebab bursa tidak berkembang.

Bagaimana perkembangan BBJ ke depan?

Saya rasa BBJ perlu mengubah mind set agar eksis dan tidak ketinggalan. Kalau ada bursa lagi yang seperti mereka, dan BBJ hanya mengharapkan dari SPA, habis dia.

Saya lihat dengan komisaris, BBJ akan mengundang konsultan dari India, mereka akan memotret kelemahan BBJ, itu bagus. Saat mereka menetapkan kotrak berjangka syariah itu saya lihat cukup bagus.

Direksinya dapat meng-approach Dewan Syariah Nasional (DSN), mereka sudah berhasil. Tinggal bagaimana kontrak berjangka syariah ini metch-nya dengan Bank Indonesia yang membawahi bank-bank syariah.

Tidak gampang mengembangkan kontrak berjangka syariah. Sekali itu tidak jalan, orang tidak akan percaya. Jangan buru-buru, dan harus dikondisikan dengan Bank Indonesia dan bank syariah.

Kalau hanya masalah PP-nya di Bapebti jangan kuatir. Dua hari pun jadi. Tetapi implementasinya bagaimana?

Apa masalah pengembangan kontrak berjangka di BBJ?

Networking. Berbeda dengan BKDI yang bisnis core-nya di situ, mereka swasta.

BKDI di multilateral lebih bagus. Dia banyak melakukan hal yang seharusnya. Seperti kemarin dia undang board DMEX Malaysia, yang sempat mengaku dibilang berkhianat karena memberi kunci-kunci ke Indonesia.

Tetapi itu bisnis, kalau dia berani bayar lebih banyak, kenapa tidak. Meskipun kondisi pasar di Malaysia tidak seluruhnya sama dengan di Indonesia. Mereka [bursa berjangka Malaysia], sebelum eksis seperti sekarang, telah banyak makan asam garam.

Bagaimana pembuatan kontrak, apakah lebih dipermudah dengan UU ini?

Kalau dulu harus dengan persetujuan presiden, sekarang turun langsung ke Bappebti. Dengan begitu bisa sangat cepat, seminggu pun jadi. Dulu harus izin presiden, buat proposalnya, dilihat perkembangannya segala macam, baru dikonsultasikan ke instansi terkait.

Setelah berlaku UU ini, PP yang tadinya hanya diatur dengan SK Bappebti, sekarang masuk UU. Tinggal penjabarannya. Bagaimana agar SK Bappebti ini, yang merupakan aturan teknis bisa terimplementasi, bisa berjalan, dan bisa menjangkau komoditas lebih banyak.

Pengaruhnya bagi pengembangan produk multilateral?

Kami sebagai regulator harus mendorong produk multilateral. Itulah alasan pemerintah memberi izin kepada BKDI sebagai pasar produk multilateral, walaupun BBJ juga kami dorong ke sana, karena dia kakak tertua.

Akan tetapi harus ada core bisnis dari pemegang saham. Ini yang tidak dikembangkan. Kita tahu pemegang saham itu adalah pemain-pemain komoditas. Mendorong direksi untuk mengembangkan komoditas harus dilakukan.

Bursa berjangka di luar didukung oleh keterbukaan informasi, bagaimana dengan Indonesia?

Kita hanya berdasarkan data BPS. Itupun BPS tidak akan mengeluarkan [data] sebelum sidang kabinet. Sejumlah kementerian yang mengurusi komoditas tidak memberikan informasi akurat. Jangankan 2 bulan, mungkin setengah tahun pun tidak bisa dapat.

Yang kami lakukan sekarang adalah meramu data BPS. Kami buat prediksi dari balitang sendiri. Data yang diperlukan untuk mendukung transparansi, atau dalam memberi edukasi, belum tersedia dengan baik. Lihat saja, dalam memprediksi gula misalnya, data Kementerian Pertanian beda, perindustrian beda, BUMN beda, dewan gulanya pun beda, nanti diprediksi Kementerian Perdagangan bisa lain.

Apa maksud kosa kata derivatif syariah dalam UU?

Saya nggak komentar itu. Karena kami di Bappebti juga harus lebih memperdalam soal syariah. BBJ sedang mempersiapkan itu, maka dia akan memberikan kepada kami suatu ilustrasi ataupun pengetahuan tentang itu.

Yang saya tahu hanya komoditas syariah yang dijalankan Malaysia, itu prinsipnya tidak boleh berdagang tanpa komoditas. Itu pun memakai instrumen bank, bank menggunakan komoditas sebagai intermediate dalam rangka penjualan antara pembeli dan penjual. Enggak boleh dia hanya slogan saja, itu yang dikhawatirkan.

Untuk itu teman-teman di bursa harus mengimplementasikan dan mewujudkan itu, jadi tidak saja nanti dalam perdagangan kontrak komoditas syariah hanya dalam rangka tanda kutip tetapi bentuknya tidak ada.

Siapa pelakunya ya pedagang. Ini yang perlu dikembangkan. Sebenarnya kalau itu berjalan, maka sudah multilateral sebenarnya. Karena pedagang itu yang menjadi pemain.
 

Large_4-toyota_fortuner

Berita Terkait

Memahami kasus Toyota sebenarnya juga berlaku pada semua perusahaan. Konsistensi nilai konsumen perlu diupayakan terus-menerus. Hal ini bisa didukung oleh sejumlah aspek.

Pertama, dari sisi internal, perusahaan perlu mengupayakan adanya suatu kualitas penjaminan mutu yang konsisten.

Kepemimpinan yang lebih memahami kondisi dalam perusahaan dibutuhkan karena harus ada kearifan untuk memahami dan melakukan koordinasi antar bagian, bisa dalam perusahaan maupun dengan perusahaan lain yang memberikan input termasuk para pemasok. Pemimpin harus memastikan kontrol mutu agar benefit yang diberikan kepada konsumen selalu konsisten.

Kedua, menjadi perusahaan yang menjadi pemimpin pasar cenderung dihinggapi adanya perasaan yang mudah puas dan kurang waspada terhadap ketidakmampuan diri. Hal ini membutuhkan sebuah kesadaran diri secara terus-menerus untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan yang terjadi di luar perusahaan.

Ketiga, perusahaan harus menerapkan tindakan aktif untuk tidak terjebab dalam kompetisi yang ketat, sehingga berusaha mati-matian untuk memenangkan persaingan. Perusahaan bisa mencari jalan keluar agar tidak terjebak dalam persaingan sehingga bisa menghindarkan diri dari usaha untuk memenangi persaingan.

Benefit  yang ditawarkan secara konsisten ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan untuk terus belajar dan lebih mawas diri.  Keinginan terus belajar ini bisa dilakukan melalui antara lain melakukan riset pasar yang konsisten, mengubah pola koordinasi kerja yang lebih disesuaikan dengan kekuatan maupun kelemahan perusahaan, tidak membuat strategi yang sifatnya instan hanya memburu tingkat penjualan jangka pendek, berusaha untuk melakukan kontrol kinerja yang sifatnya double checking.

Terakhir, adalah penting bagi perusahaan untuk menyiapkan tim yang terdiri atas individu yang memiliki untuk menyampaikan komunikasi yang bagus, baik untuk pihak yang berinteraksi dengan perusahaan maupun dengan konsumen.

Komunikasi yang optimal dibutuhkan agar menyelaraskan adanya kemampuan diri  dan lingkungan di luar. Selain itu, juga ditujukan untuk menghadapi ketika konsumen memberikan protes bila benefit dirasa lebih rendah daripada biaya.
*) Kolumnis adalah Dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina Jakarta

Baca juga:   Bien Subiantoro : Aset Terpenting Adalah Pelanggan

Analisis Politik: SBY dan Demokrat merosot, siapa menyalip (di tikungan)?

Large_large_pertemuankoalisi131011-2

Berita Terkait

JAKARTA: Kendati proses pemilihan presiden 2014 baru dimulai  dua setengah tahun lagi, namun  atmosfir persaingan di antara tokoh potensial pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai terasa.

Bahkan atmosfir tersebut mulai sedikit memanas seiring dengan kian turunnya popularitas Presiden SBY yang pada Pilpres 2009 meraih lebih dari 60% dukungan publik.

 
Fenomena tersebut, selanjutnya, telah membuat hampir tidak ada media massa yang tidak tertarik dengan pemberitaan soal suksesi kepemimpinan nasional, tentunya dengan versi dan selera tersendiri. Bukan hanya itu, pembatasan masa jabatan presiden yang hanya membolehkan SBY berkuasa selama dua periode, juga telah menjadi titik awal bagi parpol untuk mengelus-elus jago yang akan diusung ke gelanggang laga Pilpres 2014.

 
Tidak ada yang salah dengan mengelus jago lebih awal karena memang laga Pilpres menuntut persiapan yang maksimal, baik dari sisi peningkatan kapasitas, popularitas maupun kemampuan finansial. Tidak heran pula sejumlah tokoh yang mulai digadang-gadang parpol maupun kelompok tertentu mulai berbenah diri.

 
Pembentukan opini publik, kunjungan ke daerah-daerah pemilih potensial pun mewarnai kegiatan bakal capres 2014. Termasuk juga di antaranya upaya membangun citra melalui penampilan mereka di ruang publik melalui media massa cetak maupun elektronik.
 

Mereka sadar betul bahwa tanpa media yang berperan menyebarluaskan visi dan misi mereka, popularitas mereka dimata publik akan sulit terdongkrak. Mereka lebih sadar lagi kalau tabiat masyarakat yang suka menonton televisi dan membaca koran merupakan peluang untuk meningkatkan popularitas yang tidak bisa diabaikan.

 
Memang tidak ada yang salah dengan semua kegiatan ‘menjual diri’ tersebut. Tidak salah pula kalau mereka sudah mulai memanaskan atmosfir persaingan Pilpres 2014 melalui berbagai manuver politik.


Lihat saja Partai Golkar yang sudah memutuskan Aburizal Bakrie sebagai capres 2014 melalui Rapat Pimpinan Nasional II kemarin. Meski belum resmi mendeklarasikan diri, bagi Golkar keputusan untuk mencapreskan Ketua Umum Partai Golkar itu tentu punya alasan tersendiri.

 
Golkar tidak ingin mengulang sejarah pencapresan Jusuf Kalla (JK) yang hanya berselang dua bulan menjelang laga Pikpres 2009. Keterbatasan waktu itu telah membuat JK yang juga ketua umum Partai Golkar saat itu kemudian kalah start dari capres lain untuk menyosialisasikan visi dan misinya.

Karena itu pulalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Syarif Cicip Soetardjo dalam sambutannya pada Rapimnas meminta kader Golkar untuk tidak lagi berwacana soal siap capres 2014. Alasannya, capresnya sudah jelas dan terang-benderang, yakni Aburizal Bakrie sang ketua umum.

 
Lain lagi halnya dengan Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tidak secara tegas menolak arus dukungan dari para kadernya untuk maju ke Pilpres 2014. Namanya pun masuk dalam sejumlah survei kandidat presiden yang diinginkan masyarakat.

Putri Proklamator RI, Sukarno, itu bahkan tercatat sebagai capres dengan tingkat popularitas tertinggi (19,6%) di antara nama besar lainnya. Menurut survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) itu, Megawati lebih populer dibanding Prabowo Subianto (10,8%) dan Aburizal Bakrie (8,9%).

 
Meningkatnya popularitas Megawati tiak lepas dari aktivitasnya berkunjung ke daerah-daerah selain sering muncul di media massa akhir-akhir ini. Hanya saja Ketua MPR Taufiq Kiemas yang tidak lain adalah suaminya menginginkan PDIP memajukan capres berusia muda pada Pilpres 2014.

 
Untuk Partai Demokrat, lain lagi ceritanya. Meski Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie menyatakan bahwa capres dari partai tersebut baru akan diumumkan pada tahun depan, namun sejumlah nama sudah mulai muncul ke permukaan. Sebut saja misalnya Ani Yudhoyono, Djoko Suyanto dan Anas Urbaningrum yang masuk dalam deretan daftar capres yang diinginkan public maupun internal partai.

 
Menurut Marzuki siapa capres dari Demokrat, akan ditentukan oleh Majelis Tinggi beranggotakan sembilan orang  yang diketuai oleh Presiden SBY selaku Ketua dewan Pembina Partai Demokrat. Sayangnya sejauh ini sejumlah lembaga survei belum menempatkan tiga nama tersebut sebagai capres terpopuler untuk Pilpres 2014 mendatang.


Untuk survei yang dilakukan Reform Institute, misalnya, Ani Yudhoyono hanya meraih popularitas 4,13%, atau jauh di bawah Jusuf Kalla (7,06) dan Hidayat Nurwahid (5,17). Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa berdalih belum terangkatnya pularitas kader Partai Demokrat karena partai tersebut belum menetapkan siapa capres dari partai pemenang pemilu 2009 tersebut.

 
Memang, masyarakat tidak harus serta-merta percaya kepada hasil survei cpres 2014 karena sejumlah hasil survei tersebut ternyata memunculkan tokoh berbeda sebagai calon pengganti Presiden SBY.


Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) merilis hasil survei terbarunya yang menyimpulkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto memiliki peluang terbesar dengan tingkat popularitas 28,1%. Hanya saja survei itu tidak memasukkan nama Megawati Soekarnoputri yang menjadi saingan Prabowo dalam beberapa survei lain.


Hal survei itu pun berbeda dari Survei Reform Institute yang menyimpulkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden paling populer dengan suara 13, 58%. Sementara Prabowo Subianto hanya meraih 8,46% suara.


Akan tetapi terlepas dari percaya atau tidak pada hasil survei tersebut, setidaknya masyarajkat telah mendapat gambaran atas siapa saja nama-nama yang sudah mulai mengapung ke permukaan untuk masuk ke medan laga Pilpres 2014.


Paling tidak, nama-nama tersebut mulai akan menjadi perhatian publik terlepas dari kapan mereka akan mendeklarasikan diri sebagai capres 2014. Bahkan kalaupun mereka tidak maju sebagai capres, masyarakat sudah memiliki perbandingan untuk menjatuhkan pilihan pada partai politik yang akan mengusung tokoh tersebut.

Menyiapkan pensiun sejak dini, mengapa tidak?

Large_wealth-pensiun

Berita Terkait

Mendengar istilah pensiun yang tergambar adalah seorang karyawan di satu instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang menyudahi masa baktinya.

“Saya dulu pensiunan perusahaan A atau departemen B.” Kalimat yang kerap kita dengar saat seseorang membanggakan masa pengabdiannya di satu perusahaan, terlebih perusahaan itu bonafide.

Bagi pekerja atau karyawan yang memiliki tunjangan hari tua, saat itu tiba tentu masih bisa bernafas lega karena kebutuhannya masih bisa terpenuhi dari uang pensiun. Namun, tak semua pegawai atau karyawan yang purnatugas mempunyai bekal pensiun atau bahkan tak menerima tunjangan apapun.

Pensiun pun bukan mutlak bagi mereka yang bekerja di satu perusahaan atau instansi. Seorang wiraswasta yang membangun usaha secara pribadi, suatu saat juga harus memikirkan masa tua yang damai tanpa beban finansial.

Konsultan dari Training for Excellence Tessie Setiabudi mengemukakan seorang karyawan harus menyadari kebutuhan masa depan, apabila merasa tempat dia bekerja saat ini tidak memberi tunjangan hari tua yang memadai.

Atau, perusahaan tempat dia bekerja hanya sekadar memberi tali asih sebesar dua kali atau tiga kali gaji saat karyawan tersebut menyudahi masa baktinya. Dengan kata lain, karyawan ini memasuki masa pensiun hanya berbekal uang seadanya, sementara kebutuhan hidup terus meningkat.

Sebab itu, mengelola keuangan untuk menciptakan dana pensiun pribadi di masa depan menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. “Pensiun bukan hanya bagi karyawan saja, seorang wiraswasta juga harus berpikir kapan dirinya akan pensiun.”

Apabila saat ini masih aktif sebagai karyawan, saat ini pula harus tumbuh kesadaran menyiapkan kebutuhan hari tua dengan melakukan investasi dan memanfaatkan sebagian gaji bulanan.

Taruhlah gaji bulanan yang diterima Rp5 juta per bulan, jangan sampai seluruh gaji tersebut ludes untuk memenuhi kebutuhan harian atau gaya hidup.

Tessie menggambarkannya melalui diagram yang dinamai dompet dana. Pengisian dompet ini menggunakan sepenuhnya dana yang disisihkan untuk investasi.

Biasanya perencana keuangan menyarankan 20%-30% dari pendapatan bulanan yang kita terima, disisihkan untuk tabungan maupun investasi.

Maka 20%-30% dana bulanan yang disihkan tersebut dapat dipecah dengan menyisihkan 20% lagiuntuk mengisi dompet keamanan dalam hal ini portofolionya bisa berbentuk tabungan atau deposito.

Adapun 80% tersisa, masing-masing 40% dapat disisihkan untuk dompet pertumbuhan dengan portofolio investasi bisa berbentuk perhiasan, reksa dana atau obligasi dan 40% sisanya lagi disisihkan untuk mengisi dompet pertumbuah pesat dengan produk investasi berupa saham atau produk lain. “Besarannya memang tidak harus sama seperti ini, tergantung investasi mana yang menguntungkan.”

Pertimbangan investasi
Pertimbangan investasi, lanjut Tessie tetap memperhatikan faktor kemampuan, keamanan, likuiditas, profitabilitas, serta sesuai dengan prinsip moral dan sosial.

Melalui langkah ini, dia berharap dana yang dimiliki seorang karyawan berkembang selama menjalani masa kerja hingga akhir masa baktinya.

Kadang, tak semua orang memiliki kemampuan mengelola uang yang memadai. Jangan khawatir, karena saat ini beberapa perusahaan juga mengembangkan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Kepala Bidang Investasi Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Nur Hasan Kurniawan menuturkan program DPLK untuk menjaring masyarakat umum, baik pribadi maupun kolektif yang ingin memperoleh jaminan hari tua.

“Jaminan ini diperuntukan bagi karyawan yang telah memperoleh jaminan pensiun melalui perusahaan tempat dia bekerja maupun yang belum memperoleh jaminan pensiun sama sekali dari perusahaannya,” ungkapnya.

Persoalannya, kata Nur Hasan belum semua masyarakat mengerti program ini karena tingkat pemahaman dan kesadaran yang masih kurang mengenai kebutuhan hari tua. (arief.setiaji@bisnis.co.id

Inflasi September terendah dalam 9 bulan

Large_makro_04inflasi

Berita Terkait


Inflasi September mencapai 0,27% dibandingkan dengan Agustus dan menjadi pertumbuhan indeks harga konsumen terendah sepanjang 9 bulan pertama pada 2011. Sementara itu, inflasi tahun calendar atau dibandingkan dengan awal tahun, inflasi September sebesar 2,97%, dan inflasi year on year 4,61%

Xiao Hong tampilkan wajah unik dalam "Face"

Large_face

Berita Terkait

JAKARTA: Pelukis asal China Xiao Hong memajang 16 karya terbarunya dalam pameran tunggal di Museum Nasional yang diresmikan tadi malam oleh Dubes Brasil untuk Indonesia Paulo Alberto Da Silveira Soares.

Dalam sambutannya, Alberto mengatakan Xiao Hong merupakan seniman yang fantastis.

"Dalam karyanya, Xiao Hong melukiskan wajah manusia, kemudan dalam wajah itu dia lukiskan berbagai objek seperti kegiatan manusia sehari-hari, pepohonan dan pertanian dengan caranya sehingga menghasilkan gambar yang menarik," katanya.

Pameran bertajuk "Face" yang diadakan Linda Gallery ini berlangsung sampai 6 November di Museum Nasional. Pameran dilanjutkan pada 7 November-30 November di Linda Gallery di Pacific Place Jakarta.

"Kali ini kami menampilkan karya yang sangat menarik dan unik dari pelukis China yang terkenal yaitu Xiao Hong. Pelukis ini untuk pertamakalinya berpameran di Jakarta," kata pemilik Linda Gallery, Linda Ma.

Linda tertarik memamerkan karya Xiao Hong karena pelukis ini terbilang masih muda. Dalam usia 40 tahun, karyanya menarik dengan visualisasi yang kuat. Selain itu prospeknya bagus.

"Dalam berkarya Xiao Hong tidak memikirkan uang. Yang penting dia melukis dan dalam proses melukisnya butuh waktu yang lama," kata Linda. (tw)

Jurus mabuk’ Dahlan membenahi PLN

Large__hal_33_book2

Berita Terkait

Judul buku: Indonesia, Habis Gelap Terbitlah Terang
Editor: Ishadi S.K
Penerbit:  B-First, Jogjakarta, 2011
TEBAL: xviii + 204 Halaman

Dahlan telah meninggalkan posisinya sebagai CEO PLN, namun apa yang telah dilakukan oleh bapak dua anak itu telah mengubah performa PLN.

Dalam satu tahun, dia telah mampu menata PLN dari perusahaan yang dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia karena seringnya terjadi pemadaman, menjadi perusahaan yang dihargai dan dihormati.

Dahlan dalam waktu singkat telah berhasil mengurai keruwetan PLN. Diantaranya ia telah berhasil menghentikan laju pemadaman bergilir di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dia pun dengan trengginas menggelorakan seluruh karyawan PLN dengan program satu juta sambungan dalam sehari (GRASS). Sebuah prestasi yang tidak dimiliki oleh direktur PLN lain.

Setelah berhasil mengurai dua masalah utama tersebut, Dahlan berkomitmen pada Desember 2011, NTT sudah terang. Ia berjanji dalam peringatan hari pers, bahwa saat perayaan Natal tahun (25 Desember 2011) ini masyarakat NTT tidak lagi harus merayakan dalam kegelapan. Namun, sebelum program ini terwujud Dahlan sudah mendapat amanat baru menjadi Menteri BUMN.

Buku kumpulan tulisan beberapa tokoh ini menjelaskan secara gamblang bagaimana alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut mengelola PLN. Dahlan menata PLN dengan skala prioritas. Ia menyelesaikan 20 persen masalah utama yang akan dapat mengurai 80 persen masalah yang lain.

Lebih lanjut, mengutip Ishadi SK, Dahlan menggunakan ‘jurus mabuk’ mengelola PLN. Dia memang ‘pendekar mabuk’ yang seakan-akan keranjingan membereskan PLN dan mengatasi kekurangan listrik di Indonesia. Hal yang ada di kepalanya, gagasan yang aneh sekalipun, akan langsung dilaksanakan.

Keberhasilan Dahlan Iskan menata PLN tentu akan terus diingat oleh bangsa Indonesia. Sebuah prestasi yang tidak dimiliki oleh direktur-direktur PLN lain dalam 60 tahun terakhir.

*) PERESENSI ADALAH Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Banjir di Thailand berkah bagi Indonesia

Large_img_9284

Berita Terkait

JAKARTA: Banjir di Thailand bisa mendorong peralihan produksi komponen dan perakitan produk elektronik ke Indonesia.

Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Yeane Keet mengatakan Indonesia menjadi tujuan utama perusahaan elektronik asing sebagai alternatif pusat produksi elektronik di Asia Tenggara.

Dia menjelaskan ukuran pasar elektronik di Indonesia dan persediaan industri pendukung membuat perusahaan elektronik global tertarik merelokasi pabrik ke Tanah Air.

Bencana banjir di Negara Gajah Putih tersebut, jelasnya, telah menghambat pasokan global industri elektronik yang menekan volume produksi perusahaan elektronik dunia.

"Infrastruktur juga rusak yang pembangunan kembalinya butuh waktu lama. Ada kemungkinan relokasi ke Indonesia," kata Yeane, hari ini.

Sebelumnya, Menperin M.S. Hidayat mengatakan akan memanfaatkan gangguan produksi di Thailand untuk menarik investasi di Indonesia.

"Sebagai mantan pengusaha saya lihat ini sebagai peluang untuk tingkatkan produksi komponen dan produk elektronik di Indonesia," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan pesimistis banjir di Thailand akan memacu relokasi industri ke Indonesia.(tw)

Es Teler 77 bangun kantor pusat & sarana pengembangan SDM

Large_es_teler

Berita Terkait

JAKARTA: Jaringan kedai waralaba makanan terbesar di Indonesia, Es Teler 77 membangun kantor pusat dan sarana pengembangan SDM untuk menjangkau pasar dalam dan luar negeri. Menara Top Food yang dibangun tersebut untuk mendukung target pemasaran internasional dan penambahan jaringan.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam memperluas jaringan. Seluruh karyawan, baik yang berada di daerah maupun yang akan diberangkatkan ke cabang Es Teler 77 di luar negeri akan menerima pembekalan secara mendalam di pusat pelatihan Menara Top Food,” ujar Andrew Nugroho, Direktur Pemasaran Es Teler 77, hari ini.

Kantor pusat di Menara Top Food mengakomodasi kebutuhan mengelola 180 outlet dan lebih dari 1.500 karyawan yang di seluruh Indonesia serta di Singapura, Australia dan Malaysia.

Seluruh karyawan akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan memasak dan higienitas, kemampuan manajemen, pelayanan pelanggan, pengembangan kepribadian (komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan) hingga kemampuan untuk beradaptasi menanggapi perubahan.

Menurut Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar, inisiatif Es Teler 77 membangun pusat pelatihan merupakan yang pertama di kalangan merk waralaba nasional, sekaligus membuktikan komitmen dan tanggung jawab yang besar kepada para mitra dan pelanggannya.

“Es Teler 77 menyadari pengembangan bisnis tidak lagi hanya bergantung pada pengembangan produk, namun juga pada pengembangkan SDM secara efektif. Keberhasilan sangat bergantung di tangan SDM yang terlatih dan bersentuhan langsung dengan konsumen,” puji Anang.

Pusat pelatihan di Menara Top Food merupakan bentuk komitmen kepada karyawan untuk terus memberikan kesempatan pengembangan diri dan karier. Pusat pelatihan telah memiliki modul-modul yang dikembangkan secara internal sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan Es Teler 77 dalam mengembangkan jaringan nasional dan internasional.

Yenny Setia Widjaja, Presiden Direktur Es Teler 77 menuturkan hingga akhir 2011 Es Teler 77 menargetkan meluncurkan 30 outlet di seluruh Indonesia setelah sepanjang. “Dengan diresmikannya kator pusat dan pusat pelatihan ini, kami menargetkan pertumbuhan bisnis sebesar 200 persen dalam 5 tahun kedepan.”

Berawal dari sebuah kios sederhana, Es Teler 77 kini berkembang menjadi outlet restoran modern di mal dan plaza yang menyajikan produk makanan dan minuman populer Indonesia dengan resep orisinil yang telah teruji rasa dan sehatnya.

“Dalam hal pengembangan bisnis, kami juga berencana untuk membuka outlet di gedung perkantoran di pusat-pusat bisnis kota-kota besar seluruh Indonesia” tambah Andrew Nugroho.

Secara teknis, pusat pelatihan Es Teler 77 memiliki peralatan dapur yang canggih dan didesain khusus untuk praktek kerja karyawan dan berlatif secara interaktif dengan para pengajar. Selain itu tersedia pula lokasi restoran yang berfungsi sebagai sarana simulasi kerja sama seperti cabang Es Teler 77 yang asli.(mmh)

Telkom tambah lisensi spektrum di 2,3 GHz

Large_telkom__1_

Berita Terkait

JAKARTA: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berencana menambah kepemilikan lisensi spektrum di frekuensi 2,3 GHz, menyusul rencana lelang sisa spektrum di frekuensi itu sebesar 60 Mhz yang akan digelar pemerintah tahun depan.

Sesuai ketentuan, frekuensi 2,3 GHz telah dibuka untuk broadband wireless access (BWA) dengan teknologi netral, di mana pada tahap awal pemanfaatannya akan digunakan untuk penyelenggaraan teknologi WiMax, dan ke depannya mengarah pada Long Term Evolution (LTE).

Direktur IT & Suplay Telkom Indra Utoyo mengatakan perseroan saat ini terus berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah mendorong penetrasi broadband di Indonesia dari saat ini sekitar 3% menjadi 30% pada 2014.

Menurut dia, komitmen tersebut antara lain telah ditunjukkan dengan penggelaran fiber optik sebagai infrastruktur broadband lewat proyek Nusantara Super Highway yang akan menghubungkan pulau-pulau di seluruh wilayah nusantara.

Namun, langkah mendorong penetrasi broadband tersebut harus didukung dengan penggelaran teknologi terbaru yang mendukung akses pita lebar seperti WiMax, meski itu bukan satu-satunya teknologi untuk layanan pita lebar.

Dalam hal ini, Telkom berencana untuk memperluas portofolio layanan data melalui teknologi WiMax, sekaligus ke depannya akan mengarah pada penggelaran LTE, dengan kemungkinan besar penggelarannya pada frekuensi yang sama.

Untuk perluasan portofolio layanan data tersebut, Telkom akan membutuhkan tambahan spektrum di frekuensi 2,3 GHz, sehingga harus membeli lisensi teknologi netral dari spektrum yang masih tersisa sebesar 60 MHz.

"Kami jelas akan menggelar WiMax, tetapi tidak fokus ke sana, mengingat Telkom sudah memiliki banyak portofolio untuk akses Internet. Ke depannya, kami tetap akan mengarah pada LTE. Kalau sisa spektrum di 2,3 GHz dilelang, kami akan beli lagi sekitar 15 MHz," ujarnya, pekan lalu.

Dirjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo M. Budi Setiawan menuturkan sesuai ketentuan teknologi netral di frekuensi 2,3 GHz dibuka sampai rentang 2,4 GHz, dengan sisa spektrum sebesar 60 MHz.

Dia menambahkan sisa spektrum tersebut nantinya akan dilelang secara terbuka kepada seluruh operator telekomunikasi untuk penggelaran BWA, dalam upaya mendorong percepatan penetrasi broadband di Indonesia.

"Spektrum frekuensi di 2,3 GHz masih sisa 60 MHz. Itu akan dilelang tahun depan. Frekuensi 2,3 GHz sudah dibuka untuk teknologi netral, jadi bisa untuk teknologi apa saja yang mendukung BWA, tetapi harus disesuaikan dengan spek yang ditentukan," jelasnya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menyatakan pembukaan teknologi netral di frekuensi 2,3 GHz dipastikan bisa untuk penggelaran berbagai teknologi yang support BWA.

Dalam hal ini, teknologi LTE dipastikan bisa digelar di 2,3 GHz dengan ketentuan yang dipersyaratkan yaitu memenunuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan sesuai spek yang ditentukan yaitu menggunakan teknologi Time Division Duplexing (TDD).

"Siapa bilang LTE tidak bisa digelar dengan TDD? yang bilang itu kan orang yang tidak tahu. Hanya saja, memang mungkin untuk LTE tidak dibolehkan sekarang, karena memberi kesempatan bagi WiMax. Tetapi saya pastikan TDD bisa untuk LTE," tandasnya.

/Pembatasan teknologi/

Direktur Center of Indonesia Telecommunication Relulation Studies (Citrus) Asmiati Rasyid sempat mengungkapkan ketentuan mengenai TDD pada teknologi netral menyebabkan pembatasan teknologi yang digelar.

Hal tersebut mengingat TDD hanya bisa digunakan untuk WiMax, di mana LTE cenderung menggunakan Frequency Divition Duplexing (FDD), sehingga penerapan teknologi netral itu dinilai tidak netral.

"Kalau ingin teknologi netral ya seharusnya tidak perlu dibatasi pada TDD, agar benar-benar netral. Frekuensi ibarat sawah, mau dibajak dengan kerbau atau traktor, yang penting bisa ditanami dan menghasilkan," terangnya.

Menkominfo Tifatul Sembiring saat dikonfirmasi soal teknologi netral cenderung menjawab diplomatis dengan tidak menyatakan TDD dapat digunakan LTE atau tidak, di mana ketentuan yang dibuat masih difokuskan untuk percepatan penggelaran WiMax.

"LTE belum diizinkan. Itu masih 2 tahun lagi. Yang penting sekarang untuk WiMax dulu. Kan kasihan kalau mereka sudah investasi tetapi tidak laku dijual, nanti modalnya tidak kembali. Untuk LTE nanti akan dibuat ketentuan tersendiri," jelasnya.
 

Irigasi hambatan terbesar produksi pangan nasional

Large_aetra012

Berita Terkait

JAKARTA: Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Mochammad Maksum Machfud mengatakan irigasi yang rusak serta kelambanan pemerintah dalam membenahi dan membangun jaringan irigasi akan menjadi hambatan terbesar dalam produksi pangan di Tanah Air.

"Itu [kerusakan jaringan irigasi] hambatan terbesar, terutama ketika negara tidak segera untuk sungguh-sungguh mengurangi ketergantungan terhadap beras untuk switch ke pangan lokal lainnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu 30 Oktober.

Dia menegaskan persoalan irigasi adalah penentu yang tidak dapat ditawar. "Itulah ancaman utama realiasasi target produksi beras 10 juta ton yang digembor-gemborkan."

Menurut dia, hal tersebut akan menjadi hambatan utama ketika bangsa ini masih 'berberas ria' dengan ketergantungan pada pangan pokok tunggal serta jika pemerintah sungguh-sungguh menggenjot upaya diversifikasi pangan.

Maksum menuturkan ketika selalu saja pemerintah memilih impor beras dan membunuh potensi pangan lokal, maka stok pangan semakin terancam.

"Ketika Kementerian Pertanian itu seperti Kementerian Beras yang nyaris tidak pernah menyentuh komoditas pangan lokal nusantara."

Dia menilai kinerja irigasi di Tanah Air masih buruk yang akan menjadi lebih jelek lagi dalam suasana perubahan iklim yang masih belum menentu ini.

Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal irigasi, kata dia, senantiasa menjadi persoalan.

Hal itu, kata dia, akibat tarik menarik kekuasaan yang sentralistik sebagaimana tersarat dalam UU No. 7/2004 tentang Pengairan. "Amat sentralistik dan UU itu harus dirombak."

Maksum menambahkan investasi irigasi selama masa reformasi ini nyaris nol, tidak ada yang berarti. Itupun, kata dia, hanya ditopang biaya operasi, sedangkan biaya operasi dan pemeliharaan kecil.

Menurut dia, kemerosotan daya tampung reservoir dan waduk-waduk air sudah parah dan tidak jelas rehabilitasinya. Begitu pula mutu DAS, daerah aliran sungai dengan kapasitas serap air, water holding capacity merosot.

Nyaris semua waduk yang ada, kata dia, sudah merosot berat life expectancy dibandingkan dengan umur teknis menurut desainnya.

Kemerosotan dan ketidakpastian curah hujan akibat perubahan iklim, menurut dia, sudah terlambat diantisipasi oleh pemerintah. "Wacana perubahan iklim ternyata tinggal wacana semata, tanpa tindakan apa-apa."

Persoalan lain, kata dia, berupa konflik peruntukan air untuk pertanian, industri dan untuk kepentingan domestik rumah tangga, semakin memuncak dan cenderung mengorbankan irigasi.

Menurut dia, 54% atau 1,25 juta ha sistem irigasi teknis kewenangan pemerintah pusat berada dalam kondisi rusak serius dengan rincian 15% rusak parah, 60% rusak sedang dan 25% rusak ringan.

Sementara itu, dari 765.000 hektare irigasi kewenangan pemerintah daerah, 60% atau lebih dari 425.000 ha dalam kondisi rusak.

Dia menyarankan agar pemerintah mulai fokus dengan mengalihkan kepada tanaman pangan yang hemat air.

"Ini harus mulai dengan pendekatan konsumsi dan produksi, bukan dengan sekedar menyanyi. Tentu dengan melibatkan petani melalui insentif yang masuk akal bukan marjinalisasi petani oleh negara seperti selama ini terjadi," pungkasnya. (ea)

Cegah banjir, Fauzi Bowo benahi waduk

Large_waduk_pluit_jakarta

Berita Terkait


JAKARTA: Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan pemerintah Jakarta saat ini telah mengantisipasi terjadinya ancaman banjir dengan membangun waduk, termasuk di wilayah Jakarta Selatan.
 
Fauzi meyakini setelah waduk terebut selesai dibangun, makan  wilayah di Jakarta termasuk Pondok Labu, Jaksel, juga diharapkan akan terbebas dari ancaman banjir.
 
“Semua sudah kita siapkan, jangka panjang akan kita bangun waduk di sana. Memang akan dimulai pembebasan tanahnya tahun depan. Untuk Pondok Labu, [Jakarta Selatan], setelah waduknya selesai pasti tidak banjir,” kata Fauzi menjawab pertanyaan wartawan di bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari ini.
 
Seperti diketahui terjadinya luapan air Kali Krukut di Kampung Pulo,  menyebabkan Pondok Labu yang ada di wailayah Jakarta Selatan terkena banjir. Namun hari ini air sudah surut.
 
Berdasarkan pemantauan Bisnis di wilayah lainnya seperti di bantara Kali Ciliwung yang terbentang dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, hingga Karet, Jakarta Pusat, penggalian lumpur dan tanah yang memenuhi sungai belum optimal.
 
Ketika datang musim penghujan barulah dilakukan penggalian, padahal idealnya sampah dan tanah tersebut diangkat pada musim panas beberapa bulan sebelumnya. (ln)

Urusan divestasi Newmont tak kunjung beres

Large_foto-newmont

Berita Terkait

JAKARTA: Pemerintah akan menemui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mencari penyelesaian terkait kisruh pembelian 7% saham, program divestasi  PT Newmont Nusa Tenggara periode 2010.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan apabila memang penyelesaian pembelian saham Newmont itu harus seizin DPR, pemerintah tentunya akan mengikuti prosedur tersebut.

"Ini [pembelian saham Newmont] kan bukan urusan pemerintah saja, tetapi menyangkut DPR, BPK [Badan Pemeriksa Keuangan], dan perusahaan juga. Kalau memang harus pakai izin DPR, ya akan segera akan kita bicarakan," ujarnya, akhir pekan (28 Oktober).

Menurut dia, semua pihak yang terlibat dalam pembelian saham divestasi Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tentunya harus setuju dulu, baru transaksi pembelian itu dapat dilaksanakan.

"Kalau sekarang yang era demokrasi desentralisasi ini lebih susah. Semua pihak harus setuju dulu. Tetapi ada bagusnya juga karena kalau semuanya sudah setuju, jalaninnya juga sama-sama. Sekarang ikut aturannya saja," kata Widjajono.

Untuk diketahui, pemerintah (Kementerian Keuangan) dan Newmont Nusa Tenggara Patnership BV telah mencapai kesepakatan untuk menuntaskan saham 7% tersebut melalui penandatanganan sale and purchase agreement (SPA) pada 6 Mei 2011.

Pemerintah telah menugaskan Pusat Investasi Pemerintah untuk membeli saham dengan nilai USS246,8 juta. Transaksi itu sendiri tejah dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 9 Mei 2011. Namun, pembelian itu masih menjadi masalah.

Komisi XI DPR masih berupaya untuk mengagalkan pembelian 7% saham divestasi NNT dengan cara meminta bantuan BPK untuk melakukan audit. Hasilnya, BPK menemukan penggunaan APBN dalam pembelian saham perusahaan tambang emas tersebut.

Berangkat dari opini BPK tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, yang diusung oleh Partai Golkar, akan memanggil Menteri Keuangan. Dia menilai investasi yang dilakukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tersebut melanggar ketentuan sehingga harus dibatalkan.

Di sisi lain, Pemda NTB melalui PT Multi Daerah Bersaing-Konsorsium PT Daerah Maju Bersaing (Perusda NTB) dengan PT Multicapital-telah menguasai 24% saham divestasi 2006-2009. (ea)
 

BEI alokasikan investasi IT Rp90,4 miliar pada 2012

Large_bei

Berita Terkait


MATARAM: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalokasikan dana investasi pengembangan infrastruktur teknologi investasi (IT) sebesar Rp90,4 miliar pada 2012.
 
Direktur IT BEI Adikin Basirun mengatakan jumlah itu akan dipakai untuk divisi bisnis sebesar Rp75,7 miliar dan divisi perkantoran sebesar Rp19,2 miliar.
 
Alokasi dana investasi itu, lanjut dia, meningkat 7,4% dibandingkan dengan alokasi dana investasi tahun ini sebesar Rp89,1 miliar.
 
"Total dana investasi tahun depan Rp94,9 miliar. Naik 7,4% dari tahun lalu sebesar Rp89,1 miliar. Kami memang fokus meningkatkan infrastruktur perdagangan untuk meningkatkan sistem perdagangan," ujarnya di Mataram, Lombok, akhir pekan lalu dalam acara workshop wartawan pasar modal Indonesia.
 
Dia mengatakan penguatan infrastruktur teknologi informasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah order serta menyiapkan diri untuk persaingan global pada 2015 dimana Asean Economic Community (AEC) dimulai.
 
"Tahun ini tahun infrastruktur, dan tahun depan merupakan tahun stabilitas dan optimalisasi infrastruktur yang sudah kami bangun selama ini. Tahun depan mulai gunakan infrastruktur yang lebih terintegrasi di lintas SRO. Ini juga untuk meningkatkan daya saing pelaku pasar, sehingga saat AEC dibuka pada 2015 kita sudah siap," ungkapnya.
 
Untuk investasi di divisi perkantoran ditekankan kepada keamanan informasi. (ln)

Banjir Bangkok 'mengalir' sampai ke Jakarta, penjualan mobil Indonesia turun 25%

Large_img_0276

Berita Terkait

 JAKARTA: Penjualan mobil pada kuartal IV/2011 diprediksi terkoreksi sekitar 25,61% dibandingkan dengan realisasi pada kuartal III/2011 dari 242.170 unit menjadi 180.143 unit akibat penurunan pasok kendaraan dan komponen dari Thailand.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan dampak banjir Thailand dapat menurunkan tingkat penjualan bulanan di pasar domestik maksimal sebesar 10.000 unit per bulan mulai Oktober.

Penurunan itu terjadi karena hampir semua merek mobil di Indonesia bergantung pada pasokan mobil utuh (CBU) dan komponen dari Thailand atau sekitar 60% dari total impor CBU yang rerata mencapai 7.100 unit per bulan.

Sementara itu, banjir di Negeri Gajah Putih tersebut telah melumpuhkan kegiatan produksi dan penjualan mobil, infrastruktur dasar serta pelabuhan utama yang biasa mengangkut kendaraan utuh dan komponen ke Indonesia dan negara lain.

Apabila industri perakitan di dalam negeri tak mendapatkan pasokan komponen dan kendaraan utuh yang memadai, keadaan itu dikhawatirkan bisa menghambat produksi dan penjualan.

Menurut Gaikindo, penurunan penjualan 10.000 unit yang diprediksi mulai terjadi pada Oktober rupanya bisa berlanjut ke November dan Desember karena banjir Thailand kian meluas hingga menerjang sebagian Bangkok.

Kendati banjir Thailand diprediksi mereda pada November, pemulihan kondisi ke titik normal membutuhkan waktu cukup lama, atau paling cepat hingga awal tahun depan.

"Akibat banjir di Thailand, penjualan mobil kita bisa turun mulai Oktober dengan kisaran 10.000 unit [per bulan]. Penurunan paling parah mungkin terjadi pada November [di atas 10.000 unit]," kata Ketua III Gaikindo Johnny Darmawan ketika dihubungi, Minggu 30 Oktober.

Dengan kondisi tersebut, potensi penurunan penjualan pada Oktober - Desember 2011 paling sedikit bisa mencapai 30.000 unit, sehingga target optimisme Gaikindo sebesar 870.000 unit pada tahun ini berpotensi hanya mencapai 840.000 unit.

Artinya, jika penjualan mobil pada 9 bulan pertama 2011 telah mencapai 659.857 unit, penjualan pada kuartal IV diprediksi hanya mencapai 180.143 unit atau rerata 60.048 unit per bulan. (ea)
 

Minggu, 30 Oktober 2011 | 15:55 WIB
Large_lion__3_

Berita Terkait

JAKARTA: Manajemen maskapai Lion Air menyatakan agar ketentuan yang mengatur asuransi delay sebaiknya dilakukan secepatnya. Bahkan nilai santunan untuk keterlambatan pesawat mesti dinaikkan menjadi Rp1 juta per 4 jam.

"Peraturan Menteri Perhubungan [Permenhub] No.77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara seharusnya secepatnya diberlakukan karena untuk memberi kepastian hukum kepada maskapai," kata Direktur Utama PT Mentari Lion Air (Lion Air) Rusdi Kirana di Batam, akhir pekan (28 Oktober).

Pernyataan Rusdi ini seusai penandatanganan penggunaan lahan untuk pendirian hanggar milik Lion Air di Bandara Hang Nadim, yang dilakukan bersama Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustafa Widjaja.

Rusdi mengatakan selama ini proses pemberian santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat memerlukan proses lewat pengadilan, sehingga cairnya santunan memerlukan waktu lebih lama serta jumlahnya tak menentu.

Permenhub (PM) No.77/2011 menyebutkan ganti rugi tunai terhadap penumpang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat udara ditetapkan sebesar Rp1,25 miliar. Sebelumnya, penumpang meninggal biasa diberi santunan Rp200 juta.

Soal ganti rugi keterlambatan atau delay pesawat, Rusdi bahkan secara tegas menyatakan ganti rugi akibat delay yang ditetapkan dalam Permenhub No.77 sebesar Rp300.000 per empat jam terlalu kecil.

"Kalau Rp1 juta per 4 jam itu cocok, karena tidak dapat menggantikan waktu yang terbuang, juga memberikan efek agar maskapai dan bandara berbenah memberikan yang terbaik," tutur dia.

Pernyataan Rusdi seiring semakin berbenahnya maskapai ini untuk meningkatkan ketepatan waktu atau on time performace (OTP) yang diklaim saat ini mendekati 90%. Semakin rendah OTP, maskapai itu semakin sering delay.

"Saya akui OTP Lion Air beberapa waktu lalu sempat jelek yakni sekitar 66,45%. Namun setelah melakukan perbaikan, OTP berhasil naik menjadi 89%. Kami optimistis angka OTP di atas 80% itu bisa dipertahankan," tegasnya.

Soal OTP ini, Kementerian Perhubungan sempat mempublikasikan bahwa Lion Air merupakan yang terendah dibanding maskapai lain di Tanah Air, artinya maskapai ini sering delay. Akibatnya, Lion Air sempat diminta mengurangi jumlah pesawat yang terbang hingga terjadi keseimbangan antara alat produksi dengan produksinya sendiri.

Soal santunan bagasi hilang, menurut Rusdi, ganti rugi per barang di bagasi Rp4juta itu terlalu mahal, karena sulit membuktikan hilangnya barang karena kesalahan maskapai atau disengaja penumpang.

"Kami tidak setuju dengan jumlah ganti rugi bagasi yang Rp4 juta per barang. Bisa jadi itu menjadi modus mereka, tas diisi batu, lalu diambil temannya, si pemilik mengaku barangnya hilang. Ini yang harus diantisipasi, lebih baik kembali saja ke peraturan sebelumnya, penggantian berdasarkan per kilogram," kata dia.

Pernyataan Rusdi mengenai ganti rugi bagasi hilang senada dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Sekjen INACA Tengku Burhanuddin sebelumnya menyatakan soal ini harus ditinjau ulang, setidaknya dikembalikan ke peraturan sebelumnya.

Namun soal penerapan asuransi delay, atau ganti rugi keterlambatan, menurut Tengku, seharusnya jangan diberlakukan ketentuan Permenhub No.77. "Soal asuransi delay, biar saja diberlakukan sesuai KM 25/2008 yang sudah berlaku saat ini," katanya.

Menurutnya, sesuai KM 25/2008  maskapai wajib memberikan kompensasi makanan ringan dan minuman jika pesawat delay 30 menit - 90 menit. Selain itu, maskapai wajib menambah makanan berat hingga memberikan akomodasi untuk diangkut penerbangan hari berikutnya jika pesawat terlambat lebih dari 180 menit atau maskapai membatalkan penerbangan.

Masih menurutnya, keputusan memberikan kompensasi keterlambatan bergantung pada masing-masing maskapai. "Karena ada maskapai yang full service dan low cost carrier atau berbiaya rendah, tidak semua bisa diganti uang," tuturnya.

Ketua Umum INACA Emirsyah Satar menyatakan hal senada. "Kami sudah meminta ini untuk dikaji kembali. Sekarang ada tim bernegosiasi dengan pemerintah," ungkap dia. (ea)